JATIMPLUS.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui sinergi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Harmonisasi kedua unsur tersebut dinilai penting untuk mempercepat perencanaan pembangunan sekaligus penyelesaian berbagai program prioritas di tingkat desa.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Sedati di Malang, Jawa Timur.
Subandi menegaskan, kepala desa dan BPD merupakan mitra kerja yang memiliki fungsi saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, hubungan yang harmonis antara keduanya menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan optimal.
“Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri, harus ada mitra. Kepala Desa dan BPD adalah mitra pemerintahan. Untuk percepatan pembangunan, minimal kinerja BPD dan Kepala Desa ini betul-betul berjalan,” kata Subandi dalam keterangan yang diterima, Minggu (27/9/2026).
Pemkab Sidoarjo Minta Desa Siapkan Perencanaan 2027
Memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, Subandi meminta jajaran pemerintahan kecamatan lebih aktif mendampingi pemerintah desa.
Pendampingan tersebut melibatkan camat, sekretaris kecamatan hingga kepala seksi pemerintahan. Fokus utamanya adalah memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjalan tepat waktu sehingga perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak mengalami keterlambatan.
“Mulai hari ini road map perencanaannya diberikan. Ini sudah bulan sembilan, sudah triwulan tiga. Biar nanti perencanaan pada tahun 2027 tidak tertinggal dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertinggal segera bisa dimasukkan,” ujar Subandi.
Menurutnya, perencanaan yang dilakukan lebih awal akan membantu pemerintah desa mengidentifikasi program prioritas sekaligus mengantisipasi kegiatan yang masih tertinggal.
Kepala Desa Diminta Gercep Layani Persoalan Warga
Selain menekankan aspek perencanaan dan administrasi, Bupati Sidoarjo juga meminta pemerintah desa mengedepankan pelayanan publik yang responsif.
Subandi mengingatkan agar kepala desa tidak hanya terpaku pada urusan administrasi dan birokrasi formal. Ketika menghadapi persoalan masyarakat, kepala desa diminta aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait agar masalah dapat segera diselesaikan.
“Saya kepingin PAD yang ada di Sidoarjo ini betul-betul berdampak langsung kepada pembangunan masyarakat. Saya ndak mau kakehan administrasi dan lainnya, dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus serta kita kudu gercep dalam menyelesaikan persoalan dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah Infrastruktur Strategis Sedati Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyoroti sejumlah program strategis pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sedati.
Beberapa di antaranya meliputi kelanjutan proyek betonisasi jalan ruas Segoro Tambak hingga Tambak Cemandi dan Kalanganyar.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan akses kawasan pesisir untuk mendukung potensi wisata bahari dan pemancingan di wilayah Sedati.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.
Bimtek Perkuat Sinergi Kepala Desa dan BPD
Sementara itu, Camat Sedati Dedi Kurniawan Wibowo mengatakan Bimtek digelar untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat pemahaman kepala desa dan BPD mengenai tugas serta kewenangan masing-masing lembaga.
“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi dan keharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga lainnya perlu terus diperkuat, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Sedati dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Dedi.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap tata kelola pemerintahan desa semakin solid, responsif, dan akuntabel.
Sinergi antara kepala desa dan BPD juga diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan sekaligus memastikan berbagai kebijakan di tingkat desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (IUG)
