JATIMPLUS.COM – Rencana pemerintah memperketat pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite berdasarkan jenis kendaraan mendapat sorotan tajam dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI mengingatkan agar kepemilikan kendaraan tidak dijadikan patokan tunggal untuk menentukan tingkat kesejahteraan konsumen karena berisiko salah sasaran.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, menilai skema pembatasan yang menyasar kelompok tertentu (termasuk desil 10) memerlukan kajian mendalam dan silang data yang riil. Menurutnya, indikator fisik kendaraan tidak selalu linier dengan kondisi ekonomi pemiliknya. Jika tanpa verifikasi data sosial-ekonomi yang akurat, konsumen yang sebenarnya berhak berpotensi dirugikan.
Selain masalah akurasi, YLKI menyoroti belum adanya kejelasan kriteria dan mekanisme penerapan di lapangan yang berpotensi memicu kebingungan masyarakat dan petugas penyalur.
Poin-Poin Imbauan YLKI untuk Pemerintah
1. Akurasi & Integrasi Data: Mengombinasikan data kendaraan dengan basis data sosial-ekonomi riil agar pembatasan tidak salah sasaran.
2. Transparansi Mekanisme: Mengumumkan secara rinci kriteria kendaraan, kelompok terdampak, serta tata cara aturan sebelum resmi diberlakukan.
3. Sosialisasi & Uji Coba: Menjalankan masa transisi dan uji coba terbatas untuk menguji efektivitas serta mengevaluasi kesalahan pendataan.
4. Kanal Sanggahan Gratis: Menyediakan mekanisme koreksi data yang cepat, gratis, dan mudah diakses bagi konsumen yang merasa dirugikan.
YLKI menegaskan keberhasilan kebijakan ini bukan sekadar kemampuan menyaring konsumen, melainkan bergantung pada akurasi data, transparansi, dan jaminan mekanisme koreksi yang efektif bagi masyarakat. (GYJ)
