JATIMPLUS.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Malang hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp40,95 triliun atau tumbuh 9,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna mengatakan pertumbuhan pendapatan negara ditopang sektor perpajakan dan cukai.
Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp2,53 triliun atau tumbuh 4,43 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp3,45 triliun atau naik 22,74 persen.
“Penerimaan cukai masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp31,65 triliun atau meningkat 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis kinerja APBN yang digelar secara hybrid di Gedung RCE Center, Selasa (12/5/2026).
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya telah terealisasi sebesar Rp149,34 miliar atau 51,56 persen dari target yang ditetapkan, serta tumbuh 2,78 persen dibanding tahun lalu.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga 30 April 2026 mencapai Rp4,53 triliun atau 36,11 persen dari pagu. Meski mengalami penurunan 6,08 persen secara tahunan, kinerja Belanja Pemerintah Pusat justru tumbuh 10,59 persen.
“Belanja tersebut ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 37,27 persen, Belanja Barang 23,93 persen, dan Belanja Modal 11,48 persen,” ungkap Rusna.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,64 triliun atau 40,08 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp1,67 triliun atau 41,67 persen dari alokasi.
Adapun Dana Transfer Khusus terealisasi Rp703,80 miliar atau 39,97 persen, sedangkan Dana Desa mencapai Rp125,02 miliar atau sekitar 47,77 persen.
Dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp140,97 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendukung kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif.
“Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp24,09 miliar atau 17,09 persen,” kata Rusna.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sehingga penyaluran anggaran dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun anggaran 2026.
Pada kesempatan yang sama, KPPN Malang turut memberikan penghargaan PRISMA kepada satuan kerja berkinerja terbaik Triwulan I Tahun 2026.
Untuk kategori Badan Layanan Umum Terbaik, peringkat pertama diraih Politeknik Negeri Malang, disusul Rumkit Tk. II Soepraoen Kesdam V/Brawijaya dan Politeknik Kesehatan Malang.
Sementara kategori Satker Terbaik dengan pagu di atas Rp150 miliar diraih Divif 2/Vira Cakti Yudha, Kesdam V/Brawijaya, dan Korem 083/Baladhika Jaya.
Adapun kategori Digitalisasi Pembayaran Terbaik diraih Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Kanwil DJP Jawa Timur III, serta MTs Negeri Kota Batu.
“Melalui penghargaan tersebut, KPPN Malang berharap satuan kerja di wilayahnya dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel,” tutup Rusna. (NXR)
