JATIMPLUS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengerahkan 300 petugas untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.
Penguatan pemutakhiran data tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Pemkab Banyuwangi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan ratusan peserta yang terdiri atas operator desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari seluruh wilayah Banyuwangi.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, mengatakan DTSEN memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial dan berbagai intervensi penanganan kemiskinan.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi kebutuhan penting agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Jika data tidak diperbarui secara berkala, warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya mereka terima. Ini harus berkala kita update,” kata Suyanto.
Ia meminta seluruh petugas yang terlibat lebih proaktif melakukan pendataan langsung ke lapangan. Setiap informasi yang diperoleh harus dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Suyanto juga menekankan bahwa pemutakhiran DTSEN tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif. Proses tersebut harus disertai verifikasi faktual, validasi, serta tindak lanjut terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
Sementara itu, Kasubdit Deputi II BIN RI, Asep Hidayat, menegaskan bahwa akurasi data sosial ekonomi merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya tidak menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kondisi tersebut tidak hanya dapat memicu kecemburuan sosial, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat percepatan pembangunan daerah.
“Seluruh kebijakan publik harus lahir dari data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang presisi, alokasi anggaran yang besar sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak optimal terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Asep.
Asep mengapresiasi langkah Pemkab Banyuwangi yang memperkuat kolaborasi dalam pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, kemampuan teknis petugas diharapkan semakin meningkat. Selain itu, koordinasi dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi juga dapat berjalan lebih optimal.
Dengan mengerahkan 300 petugas, Pemkab Banyuwangi berharap pemutakhiran DTSEN mampu menghasilkan basis data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting untuk memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan agar semakin tepat sasaran. (PTB)




