JATIMPLUS.COM – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Srikandi Bergerak dan Aliansi Suroboyo Bergerak menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai di Taman Apsari, Surabaya, pada Minggu (8/11/2026). Aksi unik ini diwarnai dengan aksi pembagian pembalut gratis sebagai simbol keresahan atas kebijakan pengenaan pajak pembalut?.
Jalannya unjuk rasa berlangsung sangat kondusif dan tertib. Jajaran kepolisian yang mengawal lokasi juga turut membagikan bunga kepada massa aksi sebagai bentuk apresiasi atas penyampaian pendapat yang berjalan damai.
“Jangan Pajaki Rahim Kami”
Dalam orasi dan aksinya, massa menyuarakan kritik tajam terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk produk pembalut wanita. Juru bicara aksi, Putri Bunga, menjelaskan bahwa aksi membagikan pembalut kepada Polwan merupakan bentuk sarkasme? agar pemerintah tergerak untuk menghapus kebijakan pajak tersebut.
“Kok mereka tega gitu, memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia juga. Kok dipajaki gitu. Ini tuh kita memberikan ke mereka sebagai bentuk sarkasme kalau misalnya kita bisa loh saling mendahulukan kepentingan rahim kita,” ujar Putri Bunga di sela-sela aksi.
Menurut Putri, penerapan pajak pada produk kebutuhan biologis dasar perempuan semakin membebani kondisi ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menilai pemerintah sudah mendapatkan banyak pemasukan dari sektor pajak lainnya.
“Masyarakat kita bayar pajak, harusnya ya hal-hal dasar kayak gini—kita kan tidak minta untuk berdarah setiap bulan—ya tidak usah dipajakin,” tegasnya.
Desak Evaluasi Kesehatan hingga Karhutla
Selain menuntut penghapusan pajak pembalut, Srikandi Bergerak dan Aliansi Suroboyo Bergerak juga menyuarakan beberapa isu krusial lainnya. Di antaranya penanganan dan perbaikan program kesehatan masyarakat serta evaluasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla?).
Melalui penyampaian aspirasi ini, massa aksi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebakaran yang dinilai kurang berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat. (UXO)
