JATIMPLUS.COM – Kabupaten Banyuwangi kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir dalam pemanfaatan teknologi di jajaran pemerintah daerah. Banyuwangi berhasil meraih peringkat pertama dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 untuk kategori tata kelola transformasi digital pemerintah daerah.
Penghargaan bergengsi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) tersebut diserahkan dalam acara Seminar Nasional bertajuk “Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan” di Auditorium MM FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Penilaian GM-DTGI 2026 ini dilakukan secara menyeluruh terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Standar Penilaian Rigoritis dan 7 Pilar Utama
GM-DTGI merupakan indeks pengukuran yang dikembangkan oleh Research Group Information System and Digital Transformation (ISDT) FEB UGM. Pengukurannya menggunakan 7 pilar utama dan 50 indikator komprehensif, meliputi:
1. Tata kelola dan kepemimpinan (leadership)
2. Regulasi pendukung
3. Reformasi administrasi publik
4. Tata kelola data (data governance)
5. Ekosistem digital
6. Desain platform berbasis pengguna (user-centric design)
7. Keamanan siber (cyber security)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa raihan manis ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen kolektif seluruh elemen pemerintah daerah dalam membenahi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” ujar Ipuk, Jumat (6/11/2026).
Laboratorium Hidup Transformasi Digital Nasional
Ipuk menjelaskan, penguatan digitalisasi di Banyuwangi dibangun dari pondasi dasar secara berkelanjutan—mulai dari penyusunan regulasi, integrasi antar-sistem, pengasahan kapasitas SDM, hingga perluasan akses layanan digital sampai ke tingkat desa.
Keberhasilan ini dibuktikan dengan ditunjuknya Banyuwangi sebagai pilot project (daerah percontohan) digitalisasi bantuan sosial (bansos) tingkat nasional. Menggunakan aplikasi Portal Perlinsos, Banyuwangi sukses menyalurkan bantuan sosial secara lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran sejak uji coba perdana diluncurkan pada September 2025.
Keberhasilan skema ini bakal direplikasi dan diperluas ke berbagai wilayah Indonesia lainnya.
“Banyuwangi menjadi model laboratorium hidup (living lab) transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Ekosistem Digital: Smart Kampung dan Banyuwangi One ID
Selain inovasi penanganan bansos melalui Portal Perlinsos, Banyuwangi telah lebih dulu mempopulerkan program Smart Kampung. Program ini mengintegrasikan rantai pelayanan publik di desa—mulai dari urusan administrasi kependudukan, bantuan sosial, sektor pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Untuk mempermudah akses warga, Pemkab Banyuwangi juga mengoperasikan Banyuwangi One ID. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses ragam integrasi layanan publik Pemkab Banyuwangi cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (WME)
