JATIMPLUS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan sektor energi Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan, harga, hingga ketahanan energi nasional sehingga pemerintah terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Hal itu disampaikan Bahlil saat peluncuran Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 yang disiarkan secara daring, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menjelaskan, kondisi sektor energi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan era 1990-an. Pada periode 1996–1997, Indonesia mampu memproduksi minyak hingga sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), sementara konsumsi domestik hanya sekitar 500 ribu bph sehingga masih dapat mengekspor sekitar 1,1 juta bph.
“Bangsa kita sekarang bedanya dengan 1996-1997 ada dua hal. Pertama, lifting kita saat itu bisa mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi kita hanya 500 ribu barel per hari sehingga kita ekspor sekitar 1,1 juta barel per hari,” ujar Bahlil.
Namun, setelah reformasi, produksi minyak nasional terus mengalami penurunan. Pada 2025 lifting minyak Indonesia hanya sekitar 650 ribu bph dan pemerintah menargetkan lifting pada 2026 sebesar 610 ribu bph.
Di sisi lain, kebutuhan minyak justru meningkat sehingga Indonesia kini harus mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari, berbanding terbalik dengan kondisi dua dekade lalu ketika masih menjadi negara pengekspor minyak.
Menurut Bahlil, penurunan produksi dipengaruhi usia sumur minyak yang semakin tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada, hanya sekitar 18 ribu hingga 19 ribu sumur yang masih aktif berproduksi dengan tingkat produktivitas yang terus menurun.
Untuk meningkatkan lifting minyak nasional, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, memanfaatkan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) guna meningkatkan produksi dari lapangan minyak yang sudah beroperasi. Kedua, mempercepat pengembangan proyek-proyek migas yang selama ini tertunda.
Salah satu proyek prioritas adalah Blok Masela yang menurut Bahlil telah tertunda hampir tiga dekade akibat berbagai perdebatan teknis dan kebijakan.
“Teori bagus kalau tidak dieksekusi sampai mati pun tidak jalan. Saya tanya, mana yang bisa cepat jalan,” katanya.
Pemerintah menargetkan konstruksi proyek Blok Masela dimulai pada 2027 dengan produksi perdana sekitar 2029 hingga 2030.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang eksplorasi baru melalui tender sekitar 120 wilayah kerja migas potensial guna menemukan cadangan energi baru demi memperkuat ketahanan energi nasional.
Di sektor konsumsi, pemerintah terus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pengembangan bahan bakar nabati.
Untuk solar, pemerintah mendorong implementasi biodiesel B40 hingga B50. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar.
Sementara itu, konsumsi bensin nasional masih mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 20 juta kiloliter sehingga separuh kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Pemerintah kini tengah mendorong penggunaan campuran etanol dalam bensin melalui program E20 sebagai langkah mengurangi impor sekaligus menghemat devisa negara.
“Kalau B50 bisa memenuhi kebutuhan solar, kenapa bensin tidak? Tujuannya agar kita bisa mengurangi impor dan devisa tidak keluar,” ujarnya.
Bahlil mengungkapkan impor energi menjadi salah satu beban terbesar terhadap cadangan devisa Indonesia. Nilai impor BBM diperkirakan mencapai hampir US$30 miliar setiap tahun.
Menghadapi ketidakpastian global, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak. Indonesia tidak lagi bergantung pada kawasan Timur Tengah, tetapi mulai memperluas pasokan dari negara-negara lain, termasuk kawasan Afrika.
“Kita sudah punya feeling sebelum perang terjadi. Kita segera melakukan diversifikasi,” kata Bahlil.
Ia memastikan pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin kerja sama penyediaan energi.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga harga energi agar tetap terjangkau. Meski tekanan global meningkat, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Bahlil, subsidi energi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar US$70 per barel, kebutuhan subsidi BBM diperkirakan mencapai hampir Rp200 triliun.
“Kalau kondisi memang harus ada prioritas, saya sebagai mantan orang miskin akan bela saudara-saudara saya yang senasib dengan saya dulu,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan subsidi melalui peningkatan penerimaan negara saat harga minyak naik, optimalisasi pendapatan sektor mineral dan batu bara, serta efisiensi belanja negara.
Sementara itu, pada sektor LPG, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor karena kebutuhan nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,8 hingga 1,9 juta ton.
Sebagai alternatif, pemerintah mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) yang dinilai 30 hingga 40 persen lebih murah dibandingkan LPG serta memanfaatkan cadangan gas domestik.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga memperkuat cadangan energi strategis nasional. Saat ini cadangan energi Indonesia baru mampu memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari dan ditargetkan meningkat menjadi 60 hari.
Bahlil menilai ketidakpastian geopolitik global masih akan berlangsung sehingga Indonesia harus menyusun kebijakan energi secara hati-hati.
“Saya merasa sekalipun sudah ada keputusan damai, dari sektor energi belum ada apa-apa. Dinamikanya masih naik turun,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, diversifikasi pasokan, pengembangan energi baru, serta memastikan harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat. (WKF)
