JATIMPLUS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, dikotori praktik korupsi.
Karena itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia berkonsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026.
“Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” kata Gus Ipul usai mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemensos.
Gus Ipul menjelaskan, kedatangannya bersama jajaran Kemensos merupakan bagian dari upaya konsultasi sekaligus meminta arahan agar seluruh proses pengadaan di Kemensos, terutama program Sekolah Rakyat, berjalan transparan dan akuntabel.
“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, Kemensos sengaja membuka seluruh proses pengadaan kepada KPK karena kementeriannya tengah memulai berbagai pengadaan strategis tahun 2026, termasuk untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, sekaligus meminta nasihat, masukan kritik dan saran,” katanya.
Ia menegaskan, sejak awal Kemensos bersikap terbuka terhadap masyarakat maupun instansi terkait untuk ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP dan juga lembaga non-pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kemensos. Nanti kita coba, nasihatnya seperti apa, pasti kami akan tindak lanjuti,” pungkas Gus Ipul.
Langkah konsultasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pengadaan di lingkungan Kemensos sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi. (ZPW)
